src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js" type="text/javascript">

Memaknai Fenomena Maraknya Impor Barang Pertanian

Indonesia negara agraris
Negara kita terkenal dengan negara agraris. Negara yang kaya akan sumberdaya alam, yang kata orang “apapun ditanam di bumi kita Indonesia ini pasti tumbuh” dan bahkan ada orang bilang “tongkatpun kalau ditanam akan tumbuh”. Anggapan yang hiperbola ini menggambarkan begitu suburnya bumi pertiwi kita Indonesia. Ironisnya luas lahan pertanian di Indonesia hanya sekitar 13 juta hektar yang jika dibagi dengan jumlah petani pangan sebanyak 30 juta orang, maka rata-rata lahan per petani hanya sebatas 0,3 hingga 0,4 hektar. Ukuran lahan yang sangat kecil ini, diperparah lagi dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, perkantoran, dan kompleks lainnya. Kita mungkin masih ingat (kalau kita tidak amnesia juga sama dengan para tersangka korupsi) bahwa pada jaman Orde Baru kita pernah mendapat penghargaan dari badan dunia yang mengurusi masalah pangan yaitu Food and Agricultural Organization (FAO). Kita pernah surplus pangan, kita pernah mngekspor bahan pangan ke nagara-negara lain baik Asia maupun Eropa.
Merujuk pada teori Adam Smith yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan Internasional. Dengan demikian, maka wajarlah kalau Indonesia menjadi pengimpor barang pertanian sampai saat ini. Bila dikaji secara mendalam, maka setidaknya ada 5 komponen bangsa ini yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan produk pertanian kita sehingga lebih banyak mengimpor dari pada mengekspor. Boro-boro mengekspor, wong masyarakat kita saja kelihatannya benci dengan produk kita sendiri.

Peran Pemerintah
Pemerintah menjadi pesakitan dari seluruh aktivitas yang mengalami kegagalan di negeri ini. Karena fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak dapat mewujudkan janji bangsa ini yaitu memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi saat ini baru keadilalan sosial bagi sebagian kecil rakyat Indonesia. Padahal jauh hari Adam Smith sudah memperingatkan tentang masalah pokok perekonomian yang salah satunya adalah masalah distribusi. Masalah ini sesuai dengan idiologi bangsa Indonesia dalam system perekonomian yang kita anut (baik disepakati sebagai ekonomi Pancasila maupun perpaduan dua maintream ekonomi yaitu ekonomi Propasar maupun Sosialis), diakui atau tidak adalah tanggung jawab pemerintah.
Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah? Berbagai pandangan yang berkembang, tetapi setidak-tidaknya dua hal yang paling utama harus dilakukan pemerintah. Pertama, perbaiki aturan yang ada sehingga aktivitas pertanian terlindungi dari berbagai faktor yang menghambat sehingga tidak terjadi perlambatan inovasi di bidang pertanian seperti saat ini serta galakkan kerja sama penelitian dengan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia agar inovasi dan kreativitas muncul di bidang pertanian. Kalau di Jepang sudah bisa kita pesan semangka dengan kadar manis dan ada tidaknya biji untuk dihasilkan oleh pertanian mereka, tetapi kita bagaimana menanam dan harus di tanam di daerah mana saja semangka itu, petani kita belum tentu mengetahuinya hingga saat ini.
Kedua, perbaiki infrastruktur, terutama irigasi, jalan, jembatan serta system transportasi sehingga memudahkan pergerakan barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Kita harus akui bahwa biaya transportasi sangat berpengaruh terhadap penetapan harga pokok produksi saat ini yaitu masih sekitar 10-15%. Dengan kontribusi yang sedemikian tinggi terhadap harga mengakibatkan kita tidak bisa berharap untuk makan jeruk hasil pertanian kita yang asli dari bumi kita sendiri lebih murah dari jeruk impor, lebih murah dari apel impor dan lain sebagainya.

Peran Pengusaha
Hakikat dasar dari pengusaha adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sehingga usahanya bisa lebih maju dan tetap eksis. Dengan demikian jangan disalahkan pengusaha yang beruntung atau tetap eksis dan maju usahanya. Tatapi kita juga berhak gerah, marah, dan bahkan mengutuk para oknum pengusaha yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan, kemajuan, dan  keeksisan itu. Dengan tujuan itulah sehingga terkadang para oknum pengusaha tidak lagi memperhatikan keadaan petani yang semakin termarginalkan. Masih terngiang ditelinga kita kasus daging impor dan kasus-kasus lain yang karena ulah oknum pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak fair sehingga terjadi penyogokan di sana sini dan ini ada hubungannya dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah (artinya kembali ke komponen pertama).

Peran Masyarakat
Masyarakat Indonesia dewasa ini umunya tidak lagi berminat mengkonsumsi produk dalam negeri apalagi produk pertanian kita. Mental dan perilaku masyarakat ini diyakini menambah maraknya impor barang-barang pertanian ke Negara kita. Mental kita yang mulai dirusak oleh promosi dan propaganda bahwa produk luar negeri yang terbaik, berkualitas, dan lebih bergengsi. Tidak gaul kalau masih menggunakan produk dalam negeri dan berbagai macam embel-embel yang melekat pada produk dari luar.
Peran Petani
Selain dari ketiga komponen yang disebutkan sebelumnya, petani juga berperan serta sehingga produk pertanian marak masuk ke Indonesia sehingga sampai pada para petanipun akhirnya terpaksa atau memang suka dengan barang impor karena petani juga bagian dari masyarakat. Setidaknya ada dua faktor berperan sehingga petani menjadi komponen keempat yang menjadi penyebab maraknya barang pertanian masuk ke Indonesia. Pertama, faktor internal petani itu sendiri. Petani kita “malas” berkembang, mereka senang dan sangat loyal dengan cara dan metode bertani yang menjadi turun temurun dari nenek dan kakek buyut mereka. Para pendamping petani (dulu ada PPL) mengelu dan tidak habis pikir semua ide, cara, dan metode yang didapatkan dari bangku sekolah mentah bila berhadapan dengan petani kita yang tidak mau atau “malas” berubah menyebabkan skill mereka tidak berubah dan bahkan cenderung berkurang karena berhadapan dengan situasi dan kondisi yang berubah. Kedua, faktor eksternal. Faktor ini banyak mempengaruhi produktivitas petani seperti keterbatasan lahan dan modal mereka yang ujungnya akan kembali ke pemerintah lagi.

Peran Media
Media sangat berperan dalam pembentukan karakter bangsa ini. Di tangan medialah bangsa ini akan menjadi bangsa yang konsumtif dan materialis atau bangsa yang inovatif dan kreatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Institute of Child Health London menemukan bahwa hampir 90 persen responden berpikir bahwa iklan-iklan saat Natal justru menekan orangtua untuk menghabiskan lebih banyak uang dibandingkan kemampuan mereka sebenarnya. Dan tidak berbeda dengan fenomena Lebaran di Indonesia, banyak keluarga di Indonesia yang membelanjakan banyak uang untuk sesuatu yang belum tentu mereka butuhkan. Temuan lainnya adalah 60 persen responden percaya bahwa mental anak-anak dan remaja rusak akibat iklan dan pemberitaan di media. Sebanyak 63 persen responden wanita dan 56 persen responden pria dalam survei ini lebih cenderung berpikir bahwa media merupakan penyebab utama munculnya budaya materialisme pada anak-anak. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap efek negatif yang ditimbulkan oleh media? tentunya para pengusaha media (komponen kedua), pemerintah (komponen pertama), dan para orang tua (komponen ketiga).

Oleh;
Dr Hasmin Tamsah
Dosen STIE Nobel Indonesia dan STIE AMKOP Makassar